BOJONEGORO – Pemkab Bojonegoro memberikan atensinya untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Setelah kebijakan kredit ultra mikro untuk pedagang pasar melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) senilai Rp 20 miliar, kini yang menjadi sasaran program adalah mereka para pedagang kantin dan yang berjualan di area sekolah. Selain itu ada warga miskin yang tidak menerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) maupun BPNT Daerah. Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah mengatakan, kebijakan ekonomi atas dampak covid-19 ini memang harus dilakukan.
Pemkab telah menyiapkan anggaran yaitu sebesar Rp 38,648 miliar, yang ditujukan bagi masyarakat yang ekonominya sangat rentan terdampak Virus Corona.
“Ini adalah program strategis bagi masyarakat, kita berharap bantuan ini bisa dirasakan yang terdampak,” ujar Anna,
Politisi PKB itu menjelaskan, bantuan yang dialokasikan ini setidaknya dapat mengurangi beban ekonomi bagi 5.520 pedagang kantin dan yang berjualan di sekolah, karena saat ini mereka tidak bisa berjualan. Kemudian sekitar 96 ribu warga miskin yang belum tercover BPNT atau BPNTD juga akan mendapatkan bantuan.
“Jadi yang dapat bantuan atas dampak covid-19 ini yaitu pedagang kantin dan yang tidak dapat BPNT atau BPNTD,” ungkap Bupati perempuan pertama di kota ledre (sebutan Bojonegoro, red).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, M. Arwan menyatakan, untuk warga miskin non penerima BPNT/BPNTD yaitu sejumlah 96 ribu KK. Warga tersebut akan menerima bantuan sembako senilai Rp 400 ribu yang akan disalurkan 4 tahap, per tahap senilai Rp 100 ribu. Sedangkan untuk pedagang kantin dan yang berjualan di sekolah sejumlah 5.520 orang akan menerima sembako senilai Rp 150 ribu. “Sudah kita data, mereka akan mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dialokasikan,” bebernya.
