Bisakah Daerah Non IHK menentukan kebijakan dan langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi? Bisa saja, namun langkah dan kebijakan yang diambil belum tentu rasional dan komprehensif. Mengapa? Karena angka inflasi yang dihasilkan di wilayah IHK belum tentu mewakili kondisi mikro yang ada di wilayah Non IHK. Pasti ada gap antara yang IHK dan Non IHK. Karena angka inflasi yang dihasilkan oleh BPS bersifat makro. Jika hasil pengukuran secara makro dijadikan dasar oleh daerah Non IHK dalam mengambil keputusan langkah dan regulasi daerah, tentu saja regulator daerah mengalami kesulitan menerjemahkannya ke kondisi mikro daerah tersebut. Artinya, terjadi bias informasi untuk mengambil kebijakan pengendalian inflasi. Jika terjadi bias informasi, maka regulasi dan langkah-langkah pengendalian inflasi juga akan bias. Tidak komprehensif, bias solusi, tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, dan tidak tepat waktu. Permasalahan tidak diselesaikan pada akar masalahnya.
Narasi di atas dirasakan dan menjadi kegelisahan TPID Kabupaten Sumbawa yang merupakan wilayah Non IHK. Kegelisahan karena kegamangan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang tidak memiliki landasan data dan informasi yang akurat dalam mewakili kondisi mikro perekonomian masyarakat serta merepresentasikan harga-harga barang kebutuhan pokok dan penting yang beredar di tengah masyarakat.
Beranjak dari kegamangan tersebut, TPID Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Perekonomian, menyusun sebuah sistem pendukung keputusan atau decisions support system (DSS). DSS ini diberi nama Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi atau SIANDINI. Kini, TPID Kabupaten Sumbawa memiliki Sistem Peringatan Dini Inflasi untuk memastikan keputusan yang diambil oleh Bupati Sumbawa tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.
SIANDINI mengorganisasikan dan mengolah info harga pasar secara berkala, mengolah data sejak tahun 2013 sampai harga terkini dari pasar di Sumbawa Besar dan dibangun dalam satu sistem informasi berbasis web. Kedepannya, SIANDINI akan dikembangkan menjadi aplikasi berbasis Android dan IOS agar peringatan dini inflasi bisa ada dalam genggaman. SIANDINI yang bisa diakses melalui www.siandini.sumbawakab.go.id menjalankan fungsi sebagai sistem pendukung keputusan atau Decisions Support System (DSS) bagi TPID Kabupaten Sumbawa dengan fokus mewujudkan tata kelola berkinerja tinggi karena akan mensinergikan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengendalikan inflasi agar rendah dan stabil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bisa diwujudkan.
SIANDINI bisa menjadi DSS dengan 5 (lima) tahap arus informasi yaitu:
- Survey data harga berkala di pasar tradisional, kemudian surveyor input data secara elektronik.
- Pengolahan data otomatis. Data diolah dan dianalisis dalam SIANDINI dan menghasilkan 4 (empat) keluaran, yaitu:
- Laporan Tabel;
- Laporan Grafik;
- Analisa Tren; dan
- Pola Inflasi Daerah beserta alternatif strategi;
- Tim Pemantau dan Analisa Perkembangan Harga (TPAPH) yang ditetapkan oleh Bupati merumuskan penyebab dan risiko inflasi serta menyusun rekomendasi kebijakan.
- Rapat TPID atau Forum Pengambil Keputusan, yaitu TPID membahas rekomendasi dari Tim TPAPH dan memutuskan sebagai Keputusan Rakor TPID.
- Penyusunan regulasi daerah untuk memastikan sinergitas kerja, perencanaan pembangunan dan penganggaran yang dibutuhkan.
Kedepan, SIANDINI akan terus ditingkatkan dan dikembangkan. Target tahun 2019 adalah mensistematiskan DSS dari tingkat petani, rantai distribusi, stok untuk mengendalikan inflasi secara menyeluruh dari hulu sampai hilir yang akan melibatkan seluruh pihak dalam rantai distribusi dan rantai produksi.
Kontributor: TPID Kabupaten Sumbawa
