(Ulasan Terkini Perkembangan TPID di Kalimantan-Barat)
Keterjangkauan harga merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga daya beli masyarakat, begitu pun komitmen Bank Indonesia dalam kerangka forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/SJ, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dibentuk sebagai wadah koordinasi guna menjaga kestabilan dan keterjangkauan harga di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tahun 2016, di Kalimantan Barat telah terbentuk 15 TPID. Menyadari pentingnya koordinasi antar TPID Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini melakukan road show dengan mengunjungi beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau. Koordinasi dilakukan untuk meredam gejolak harga barang dan jasa di tingkat konsumen, baik pada momen hari raya maupun pada momen penting lainnya.
[aux_quote type=”pullquote-colorized” text_align=”right” quote_symbol=”2″ title=”title” extra_classes=””]Sampai dengan tahun 2016, di Kalimantan Barat telah terbentuk 15 TPID.
[/aux_quote]
[aux_row columns=”2″]
[aux_col]
Kabar TPID Kabupaten Sintang
Berdasarkan hasil diskusi internal TPID Sintang, permasalahan yang masih dihadapi dalam usaha pengendalian harga berasal dari sisi produksi, permintaan maupun distribusi, antara lain:
•Produksi: Kemarau dan curah hujan yang sulit di prediksi yang berpengaruh pada tingkat produksi tanaman lokal.
•Permintaan: Harga kebutuhan pokok umumnya naik menjelang hari-hari besar keagamaan yaitu bulan suci Ramadhan, Hari Raya Idul fitri, Hari Natal, tahun baru dan Imlek;
•Distribusi: Kondisi infrastruktur jalan dari Pontianak ke Sintang yang rusak pada wilayah tertentu sehingga biaya angkutmeningkat. Selain itu pada musim debit air sungai rendah sehingga berdampak pada kelangkaan BBMdan suplai bahan pokoknya.
Menghadapi tantangan tersebut, berbagai langkah dan inovasi telah ditempuh TPID Kabupaten Sintang, antara lain:
• Mendorong Produksi: Dinas Pertanian dan Peternakan bekerjasama dengan TNI membuka lahan padi baru seluas 1.300ha dari target 1.700ha serta mengoptimalkan pengairan yang ada karena sebagian besar lahan pertanian merupakan lahan tadah hujan. Selain itu, produksi juga didorong dengan membuat Kawasan Perkarangan Lestari (KPL), yaitu mengajak para ibu rumah tangga menanam bahan makanan (cabai, bawang, dll) di lahan perkarangan rumah untuk konsumsi sendiri.
• Menjaga ekspektasi: Melakukan operasi pasar untuk komoditi strategis menjelang hari raya keagamaan maupun pada kondisi penting lainnya. Selain itu, Bulog bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi membuat program Rumah Pangan Kita (RPK), yakni Bulog langsung menjual beras premium ke masyarakat dengan harga Rp98.000,-/karung ukuran 10 kg. Ekspektasi masyarakat juga dijaga dengan pembuatan roadmap pengendali inflasi ke depan yang dapat di terapkan di daerah, yaitu dengan Rantai Nilai Pengendali Inflasi dari Hulu-Hilir, dengan berfokus pada keterlibatan UMKM.
• Menjaga Distribusi: Memberikan subsidi biaya angkut untuk mendatangkan 10 ton telur ayam dari Kalimantan Selatan menjelang momenhari raya Idul Fitri, yang kemudian dijual di bazar dengan harga normal.
Kabar TPID Kabupaten Sekadau
Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sekadau cenderung spesifik, yakni belum adanya rumah potong dan pembekuan daging sapi sehingga harganya cenderung persisten tinggi. Sama dengan daerah lainnya, gejolak inflasi Sekadau juga cenderung tinggi pada momen hari raya keagamaan. Oleh karena itu, berbagai langkah telah ditempuh, antara lain:
• Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bekerjasama dengan Bulog untuk mendirikan gudang di Kab. Sekadau untuk menjaga ketersediaan barang.
• Program Rumah Pangan Kita (RPK) antara Bulog dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Program ini dilakukan dengan cara Bulog langsung menjual beras premium ke masyarakat dengan harga Rp98.000,-/karung ukuran 10 kg;
• Membuat agen baru gas elpiji yang berasal dari masyarakat setempat, untuk menghindari monopoli karena selama ini hanya terdapat 1 agen gas elpiji.
• Mendirikan pasar rakyat di setiap kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pada tahun 2016 telah dibuka 2 pasar rakyat di 2 kecamatan.
• Rencana roadmap pengendali inflasi ke depan akan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan.
[/aux_col]
[aux_col]
Kabar TPID Kabupaten Melawi
Berbeda dengan kabupaten Sintang, permasalahan yang dihadapi kabupaten Melawi lebih disebabkan oleh aspek produksi yang cenderung hanya cukup untuk kebutuhan penduduknya saja. Dengan demikian, apabila ada permintaan dari Kalimantan Tengah, akan terjadi deficit stok pangan di Melawi. Menghadapi hal tersebut, langkah yang telah ditempuh antara lain:
• Mengubah pola produksi dari lahan tetap dan ladang berpindah menjadi sawah beririgasi.
• Mengalokasikan APBD untuk subsidi biaya transportasi penyaluran Beras Miskin (Raskin), agar harga yang diterima konsumen sesuai dengan harga tetap Pemerintah, yaitu Rp6.300,-/kg.
• Melakukan operasi pasar dengan untuk komoditi strategis menjelang hari raya keagamaan dan pada momen penting lainnya.
Kabar TPID Kabupaten Sanggau
Secara spesifik, permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi di Sanggau lebih disebabkan oleh aspek infrastruktur distribusi yang belum memadai. Adapun upaya pengendalian inflasi oleh Pemerintah Daerah di kabupaten Sanggau berfokus pada 4K, yaitu:
• Kelancaran Distribusi: Program Sarana Transportasi Pedesaan dari Pemerintah Pusat, yakni berupa bantuan 40 buah truk yang telah dimodifikasi untuk dapat mengangkut dan mendistribusikan orang dan barang di pedesaan. Bantuan ini dikelola langsung oleh koperasi
desa agar memudahkan pengangkutan oleh warganya.
• Ketersediaan Pasokan: Menjaga ketersediaan beras Bulog, penyaluran raskin dengan efektif, penambahan kuota LPG, monitoring stok oleh Dinas terkait, dan operasi pasar pada hari raya.
• Keterjangkauan Harga: mensubsidi bibit padi, pupuk dan alat-alat produksi sehingga biaya produksi turun. Dengan turunnya biaya produksi, harga jual padi juga diharapkan tidak setinggi pada kondisi normalnya.
• Komunikasi Efektif: Pemantauan harga rutin dengan diseminasi memanfaatkan portal Videotron Pemkab Sanggaudan Web TPID Kalbar (PIHPS) yang telah dibangun Bank Indonesia. Untuk menjaga ekspektasi, telah dilakukan juga pengawasan terpadu terhadap komoditas yang akan mengalami lonjakan konsumsi pada momen hari raya.
[/aux_col]
[/aux_row]
